Reaksi Menteri-menteri Prabowo soal Isu Reshuffle Kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Subianto memberikan sinyal akan melakukan atau mengganti menteri serta kepala lembaga negara yang tidak bekerja dengan baik. Pernyataan ini disampaikan sekitar 100 hari setelah ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo setelah acara peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.  

Prabowo menekankan bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat.   "Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," ujarnya. 

Menanggapi pernyataan Prabowo, beberapa menteri memberikan respons sebagai berikut:  

Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal sinyal reshuffle Kabinet Merah Putih. Gus Ipul mengatakan peringatan dari Prabowo tentang kinerja pembantunya tidak hanya ditujukan untuk para menteri.

"Saya anggap ini sebagai peringatan bagi siapa pun yang membantu presiden di posisi mana pun. Tidak hanya para kabinet. Mungkin juga di bawah-bawah," kata Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis malam, 6 Februari 2025.  

Sekretaris Jenderal PBNU ini mengatakan tidak ingin memaknai pernyataan Prabowo sebagai isu reshuffle. Gus Ipul mengatakan Prabowo memang sering mengingatkan para pembantunya agar istikamah dalam menjalankan tugas. "Saya kira ini adalah untuk kesekian kalinya mengingatkan kita semua supaya konsisten, supaya istikamah," ujar dia.  

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait  

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan para menteri di kabinet Prabowo harus siap menghadapi kemungkinan reshuffle kabinet. Ia menegaskan perihal reshuffle merupakan kewenangan presiden.  

"Tentunya para menteri harus siap. Siapa pun yang di-reshuffle oleh presiden harus siap," kata Ara, demikian sapaan akrabnya, kepada awak media saat ditemui usai puncak acara hari ulang tahun (HUT) Gerindra ke-17 di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.  

Ara mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. "Jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati," ucapnya. "Itu adalah kewenangan penuh presiden."  

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga ikut menanggapi pernyataan Prabow. Ia menepis kabar akan adanya reshuffle di kabinet Merah Putih.  

"Reshuffle apa, enggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) Gerindra ke-17 yang digelar di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Februari 2025.  

Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja. "Enggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," ujarnya.  

Menteri Luar Negeri Sugiono  

Sementara itu, Menlu Sugiono mengaku tidak tahu-menahu perihal kabar reshuffle. "Saya belum tahu malah," ujarnya.

Senada dengan Prasetyo, ia mengklaim tidak tahu tentang adanya menteri yang tidak sejalan dengan kabinet. Omongan itu awalnya datang dari Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Tanya sama Bang Dasco, saya belum pernah dengar," kata Sugiono.  

Nabiila Azzahra, Hendrik Yaputra dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini.