Rosan tegaskan hilirisasi jadi cara RI capai ekonomi 8 persen

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan kebijakan ...

Rosan tegaskan hilirisasi jadi cara RI capai ekonomi 8 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan saat ini merupakan cara Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Kenapa hilirisasi sangat penting untuk Indonesia agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Karena jika kita melihat sejarah, sejak 2 atau 3 tahun lalu, investasi yang datang dari sektor hilirisasi mencapai 22-23 persen dari total investasi di Indonesia,” kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Dirinya mencontohkan, dari angka ekspor pada tahun 2017, ekspor nikel ada pada angka 3,3 miliar dolar AS, dan saat ini produk turunan nikel yang diproses di Indonesia, nilai ekspornya melonjak hingga 30,4 miliar dolar AS.

"Di saat yang sama, kami juga menciptakan lebih banyak tenaga kerja berkualitas di Indonesia,” kata Menteri Rosan.

Baca juga:

Selanjutnya, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyoroti pentingnya pemanfaatan bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2025.

Oleh karena itu, untuk menyiapkan bonus penduduk di usia produktif, Pemerintah Indonesia telah merancang strategi transformasi nasional berbasis tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Transformasi sosial difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM) serta penguatan pendidikan vokasi.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menciptakan sektor-sektor penggerak pertumbuhan baru, seperti industri hijau dan ekonomi digital, sementara transformasi pemerintahan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyederhanaan regulasi, termasuk penerapan Omnibus Law.

Selain itu, pemerintah mencanangkan delapan strategi prioritas (8 Plus 1 Strategies) untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Strategi ini mencakup peningkatan produktivitas sektor agrikultur untuk swasembada pangan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan transformasi digital dan investasi di sektor energi terbarukan.

Baca juga:

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025