Sebelum Terbitkan Darurat Militer, Menteri di Kabinet Sudah Peringatkan Yoon Suk Yeol

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan perdana menteri Korea Selatan yang dimakzulkan Han Duck-soo pada Kamis, 6 Februari 2025, berbicara dihadapan anggota parlemen bahwa sebelum pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan , para menteri mengutarakan kekhawatiran dalam sebuah rapat saat Yoon mengutarakan niat ingin memberlakukan darurat militer. Pemberlakuan darurat militer kemudian hanya berlaku selama enam jam sebelum ditentang oleh oposisi Korea Selatan. 

Pemberlakuan darurat militer juga telah mengejutkan negara-negara tetangga di kawasan Asia karena dikhawatirkan akan membuat Negeri Gingseng itu terperosok dalam krisis politik. Korea Selatan adalah negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia. 
    
Presiden Korea Selatan sementara Choi Sang-mok mengatakan tantangan terbesar negaranya saat ini adalah kehidupan masyarakat dan perubahan tatanan internasional. Choi sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan Korea Selatan. 

“Ada sebuah kebutuhan untuk menstabilkan negara,” kata Choi.   

Sebelumnya Yoon dihadirkan ke persidangan pada Kamis, 6 Februari 2025, untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi di Mahkamah Konstitusi. Peradilan itu nanti yang akan memutuskan apakah pemakzulan pada Yoon oleh parlemen sah atau tidak.

Di antara mereka yang bersaksi di persidangan adalah Kolonel Angkatan Darat Kim Hyun-tae. Dia mengerahkan sekitar 97 tentara ke lapangan menyusul pemberlakuan darurat militer pada malam diberlakukannya darurat militer.   

“Misi saya adalah melindungi gedung parlemen dan seluruh anggota parlemen yang sedang berada dalam gedung itu serta sejumlah sumber yang ada di sana,” kata Kim.

Kim masuk ke gedung parlemen bersama komandannya Kwak Jong-geun yang memerintahkannya untuk masuk ke ruang utama gedung parlemen, di mana anggota parlemen telah berkumpul untuk mencabut status darurat militer. Sedangkan Kwak mengatakan di pengadilan Yoon telah memerintahkannya agar meminta anggota parlemen keluar dari gedung, Yoon tidak memintanya untuk melindungi warga sipil ketika itu atau menarik pasukan, di mana hal ini bertolak belakang dengan klaim Yoon. 

bersikeras menyangkal telah melakukan kesalahan dan menolak tuduhan kalau dia ingin menahan politikus. Dia bersikukuh pemberlakuan darurat militer adalah haknya sebagai kepala negara.

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik