Senat AS Sepakat, Marco Rubio Resmi Jadi Menteri Luar Negeri Pertama dalam Kabinet Trump
Marco Rubio dari Partai Republik asal Florida resmi jadi Menteri Luar Negeri AS sesuai konfirmasi senat.
TRIBUNNEWS.COM - Senat telah mengonfirmasi salah satu anggotanya, dari asal Florida ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.
Rubio, yang dikenal dengan sikap agresif terhadap China dan dukungannya yang kuat terhadap Israel, menerima dukungan penuh dari Senat dengan hasil pemungutan suara 99-0, dikutip dari Reuters.
Konfirmasi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Rubio menjalani sidang yang bersahabat dengan komite hubungan luar negeri dan intelijen Senat.
Dengan demikian, Rubio menjadi orang pertama dalam kabinet Trump yang dikonfirmasi oleh Senat.
Pengumuman ini hanya beberapa jam setelah Trump dilantik untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih.
Janji Rubio
Rubio, yang menjadi orang Amerika Latin pertama yang menjabat sebagai menteri luar negeri, telah lama dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah komunis di China.
Dalam sidang konfirmasinya, Rubio menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada China.
Ia berjanji untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang kuat dan berorientasi pada kepentingan nasional Amerika.
“Kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan luar negeri bukanlah pengabaian terhadap nilai-nilai kita,” kata Rubio dalam sambutan pembukaannya di sidang tersebut, dikutip dari The Guardian.
Ia juga mengatakan akan menempatkan kepentingan nasional menjadi prioritas utama.
“Ini adalah pemahaman yang masuk akal bahwa meskipun kita tetap menjadi negara terkaya dan terkuat di Bumi, kekayaan kita tidak pernah tak terbatas. Menempatkan kepentingan nasional inti kita di atas segalanya bukanlah isolasi," tegasnya.
Baca juga:
Rubio juga menyuarakan pandangan kontroversial terkait perang di Ukraina.
Ia menyatakan bahwa kebijakan AS seharusnya berfokus pada upaya mengakhiri konflik tersebut melalui kesepakatan yang melibatkan konsesi dari kedua belah pihak, baik Moskow maupun Kiev.
Rubio bahkan menyarankan bahwa Ukraina harus mempertimbangkan untuk melepaskan ambisinya dalam merebut kembali wilayah yang telah diambil alih oleh Rusia selama dekade terakhir.
