Taiwan Larang Instansi Pemerintah Pakai DeepSeek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Taiwan resmi melarang semua instansi pemerintah menggunakan layanan kecerdasan buatan (AI) dari perusahaan rintisan asal China, DeepSeek, pada Senin (3/2/2025). Keputusan ini diambil setelah pemerintah menilai penggunaan layanan tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan informasi.

“DeepSeek dilarang digunakan di semua lembaga pemerintah untuk memastikan keamanan informasi negara,” demikian kata Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai dalam rapat kabinet, seperti dilansir laman Reuters, Selasa (4/2/2025).

Larangan ini muncul di tengah kekhawatiran Taiwan terhadap teknologi asal China, terutama mengingat klaim kedaulatan Beijing atas pulau tersebut serta ancaman militer dan politik yang dilancarkan terhadap pemerintah Taipei. Selain itu, Pemerintah Taiwan khawatir tentang kemungkinan penyensoran oleh dan risiko data sensitif yang mungkin disalahgunakan atau dialihkan ke China.

Pada pekan lalu, Kementerian Digital Taiwan memang sudah menyarankan agar instansi pemerintah tidak menggunakan DeepSeek, tetapi belum secara eksplisit melarangnya. Selain Taiwan, beberapa negara seperti Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia, juga sedang menyelidiki penggunaan data pribadi oleh DeepSeek.

DeepSeek dirilis pekan lalu dan langsung menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di App Store di Amerika Serikat dan Inggris. Peluncuran ini juga telah mengguncang pasar teknologi, menyebabkan penurunan hampir 1 triliun dolar AS pada nilai saham di indeks teknologi utama AS.

Dalam kebijakan pribadinya, DeepSeek menyatakan data pengguna disimpan di server yang aman yang berlokasi di Republik Rakyat China. Perusahaan menyebut data digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum, kepentingan publik, atau untuk melindungi kepentingan vital pengguna dan masyarakat luas. Namun di bawah UU Intelijen Nasional China disebutkan semua perusahaan, organisasi, dan warga negara harus mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional.