Terlalu Murah, Pemkot Blitar Pertimbangkan Naikkan Harga Sewa Rusunawa

Blitar ( – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mempertimbangkan untuk menaikkan sewa Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) pada tahun 2025 ini. Pertimbangan ini diambil, karena Pemkot Blitar menganggap biaya sewa rusunawa terlalu murah.

Diketahui biaya sewa Rusunawa Kota Blitar hanya sebesar Rp.75 ribu rupiah per bulan untuk lantai 4. Sedangkan yang lantai 1-3, biaya sewanya hanya sebesar Rp.150 ribu rupiah per bulan. Biaya sewa itu dianggap Pemkot Blitar tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan ke pengguna.

“Kita tetap memberikan subsidi tapi mungkin ke depan kita akan evaluasi, masa sewa cuma Rp.75 ribu sebulan yang termahal Rp.150 ribu, untuk kedepan harganya akan dievaluasi lagi,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar, Suyatno, Jumat (24/01/2025).

Rusunawa Kota Blitar sendiri saat ini sudah penuh. Total ada 265 rumah yang telah terisi oleh masyarakat kurang mampu.

Selama ini ratusan penghuni rusunawa Kota Blitar tersebut hanya membayar sewa Rp.75-150 ribu per bulan. Kini di tahun 2025, Pemerintah Kota Blitar berencana untuk melakukan evaluasi terkait harga sewa rusunawa yang dianggap terlalu murah.

“Dan kalau angka seperti itu (harga sewa) itu kan tidak masuk akal. cuma tipe 36 lo satu bulan cuma Rp.75 ribu kalau satu tahun cuma Rp.900 ribu,” keluhnya.

Selain memberikan biaya sewa yang murah, Pemerintah Kota Blitar sebenarnya juga masih memberikan subsidi listrik dan air. Subsidi listrik dan air untuk penghuni rusunawa ini juga akan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2025 ini.

“Listrik dan air juga mendapatkan subsidi. Ke depan subsidi ini akan dievaluasi karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan kita sudah memberikan subsidi sewa sangat murah,” tegasnya.

Rencananya listrik dan air akan dibayar langsung oleh setiap kartu keluarga yang menjadi penghuni rusunawa. Pasalnya selama ini, pembayaran listrik dan air disesuaikan dengan meteran bersama yang dianggap kurang adil.

“Ada yang menggunakan listrik dan air sedikit ada juga yang baoros karena itu kebijakan ini perlu ditinjau ulang,” tandasnya. [owi/aje]