Waketum Gerindra Sebut Reshuffle Hak Prerogratif Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menanggapi isu Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. melempar sinyal reshuffle setelah 100 hari masa kerjanya dan menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat.

Budi mempertanyakan asal desas-desus reshuffle. Namun, ia mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif reshuffle. “Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Pranowo yakin dengan timnya. Apapun nanti itu adalah kebijakan hak prerogratif Presiden,” kata dia saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.

Meski begitu, Budi enggan berbicara lebih jauh soal kemungkinan reshuffle.

Prabowo menyinggung soal isu reshuffle saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo. 

Prabowo menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak,” ujarnya.

Peringatan Prabowo disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang elpiji 3 kg dijual secara eceran. Belakangan, Prabowo meminta larangan dicabut karena larangan LPG 3 kg eceran menyulitkan masyarakat.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.