Wakil Ketua Umum MUI Kritik Rencana Donald Trump soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
MUI mengkritik rencana Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Jika Gaza kosong, maka Tel Aviv akan mewujudkan Israel
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Anwar Abbas angkat bicara ihwal rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia. Dia menyebut ada hal kurang baik di balik ide kemanusiaan Trump itu.
"Apakah rencana itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak, karena di balik rencana tersebut ada 'bau anyir' yang tidak bisa diterima," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Januari 2025.
Anwar menduga Trump ingin melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lain di Palestina. Sebab, berkurangnya penduduk Gaza membuat kelompok-kelompok perlawanan di Gaza kesulitan merekrut anggota. Dengan demikian, AS dan Israel bisa mengendalikan kelompok perlawanan yang ada di Palestina. Selain itu, Anwar menilai AS dan Israel juga tidak akan mengembalikan warga Gaza ke Palestina usai direlokasi. Dia menilai keberadaan warga Gaza menjadi ancaman bagi AS dan Israel.
"Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat mewujudkan negara Israel Raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai," ujarnya.
Tak sampai di situ, Anwar meminta pemerintah Indonesia agar menolak rencana Trump yang mau merelokasi warga Gaza ke Indonesia. "Karena di balik topeng kemanusiaan yang dia (Trump) pergunakan, ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima, yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Rolliansyah Soemirat menyatakan Indonesia tidak pernah mendapat usulan dari pihak manapun terkait rencana relokasi besar-besaran warga Gaza ke Indonesia.
“Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” kata Rolliansyah, 20 Januari 2025.
Artinya bila pun benar ada rencana tersebut, hal itu belum dibahas secara resmi dengan pemerintah Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia aktif mengirimkan berbagai bentuk bantuan kepada Palestina, namun tak ada di antaranya yang berupa penerimaan relokasi warga.
Sedangkan Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono menyatakan siap mendukung rekonstruksi Gaza dan menambah pengiriman bantuan kemanusiaan, serta siap mengirim pasukan perdamaian ke wilayah Palestina jika diminta PBB, yang diucapkannya pada Jumat, 17 Januari 2025.
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis, juga menegaskan Indonesia tetap dengan posisi bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Dalam pernyataan resmi yang diterima Tempo itu, Kemlu RI menyatakan berbagai upaya pengurangan warga Palestina di gaza bisa berujung pada perluasan pendudukan ilegal oleh Israel.
" di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," kata keterangan tersebut.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik