Aktif Tangani Isu, Dasco Disebut Tengah Menunjukkan Gaya Politik Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua RI dianggap tukang stempel pemerintah oleh sebuah media dalam artikelnya Rabu, 12 Februari 2025 karena selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarakatan belakangan ini.

Seperti melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus yang terjadi masyarakat, mengatasi kisruh pagar laut, antrian LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah hingga yang terbaru adalah surat penundaan rapat anggaran di . 

Hal ini dibantah oleh Khalid Zabidi, aktivis 98 ITB Bandung yang justru mengungkapkan langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia. 

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," tutur Khalid Zabidi kepada wartawan, Rabu (12/2/2025). 

Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di , dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyatakan bahwa penundaan rapat anggaran di bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasan di .

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati," ujar Khalid. 

Disisi lain, Khalid juga mengatakan, Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.

"Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan yang aspiratif dan proaktif," kata Khalid Zabidi. 

Di kesempatan yang sama, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis. 

Sebagai contoh, misalnya saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh sehingga krisis padam. 

Dalam kasus kenaikan ppn dari 11 persen ke 12 persen Dasco dan anggota Komisi XI bernegoisasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12 persen hanya teruntuk barang mewah saja, kemudian dalam kasus Pagar Laut, dimana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki, Dasco tegas menyatakan pagar laut harus dicabut, kemudian Dasco memimpin anggota Komisi VIII panja haji untuk menurunkan tarif haji bernegoisasi dengan pemerintah sehingga tarif naik haji pun bisa diturunkan.

Begitu juga pada krisis tabung gas elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi gas elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas.

Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di , langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis. 

Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan karena akan terjadi konflik.

"Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespons aspirasi rakyat," ujarnya.