Anggaran Dipangkas, Menteri Dody Coret Sejumlah Proyek Infrastruktur di 2025

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan jumlah belanja infrastruktur dari kementeriannya menyusut lebih dari 75%, dari Rp 90,93 triliun menjadi Rp 22,3 triliun.

Secara keseluruhan, penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 2025 mengakibatkan pemangkasan anggaran Kementerian PUPR dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.

“Efisiensi anggaran di kementerian kami sebesar Rp 81,38 triliun dan akan berdampak pada pencapaian target prioritas pada tahun ini,” ujar Dody pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/2).

Sebagai akibat dari pemangkasan ini, beberapa proyek infrastruktur tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, seperti preservasi rutin jalan dan jembatan, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, penataan kawasan pariwisata, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Selain itu, anggaran untuk baru pada tahun ini hanya Rp 6 triliun. Pemerintah juga belum dapat memastikan apakah seluruh pembayaran proyek infrastruktur dengan kontrak tahun jamak (MYC) dapat terpenuhi.

Infrastruktur Baru Mengandalkan Skema Alternatif

Dody mengungkapkan bahwa pihaknya akan membatalkan proyek infrastruktur baru yang bersumber dari rupiah murni. Dengan demikian, proyek infrastruktur baru pada tahun ini hanya akan dikerjakan melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU), dana hibah, atau pinjaman luar negeri.

Sebagai contoh, hanya satu proyek bendungan yang akan dikerjakan tahun ini, yaitu Bendungan Jenelata. Bendungan ini mulai dikonstruksi pada Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp 4,1 triliun. Proyek ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta KSO CAMC Engineering Co., Ltd dari China. Pendanaannya berasal dari pinjaman pemerintah Cina dan APBN.

Bendungan Jenelata akan berfungsi sebagai sumber air irigasi bagi 26.773 hektare lahan pertanian, mencakup Daerah Irigasi (D.I) Bili-bili (2.400 ha), D.I. Bissua (13.916 ha), dan D.I. Kampili (10.457 ha).

Selain itu, bendungan ini akan menyediakan air baku berkapasitas 6,05 m3/detik untuk kebutuhan Bili-Bili, Jenelata, pabrik gula di Takalar, serta Intake Sungguminasa. Dengan kapasitas tampungan 223,6 juta m3, bendungan ini juga memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7 MW, serta dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata air dan kuliner.

Selain proyek bendungan, pemerintah juga berencana membangun jalan tol baru sepanjang 13 kilometer pada tahun ini. Namun, ia tidak merinci ruas tol yang akan dibangun.

Meski anggaran infrastruktur mengalami pemangkasan, Kementerian PUPR tetap memastikan adanya kegiatan preservasi jalan. Namun, fokus utama kementerian saat ini adalah persiapan menghadapi arus mudik lebaran 2025, terutama mudik tahun ini bertepatan dengan musim penghujan.

“Harus dipikirkan bagaimana kami bisa mendukung kelancaran arus mudik serta kesiapan dalam penanganan cepat jika terjadi banjir. Jadi, bukan hanya soal preservasi jalan, tapi banyak hal lain yang perlu diperhatikan,” kata Dody.

Ketidakpastian Terkait Anggaran Infrastruktur ke Depan

Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti mengaku belum menentukan proyek infrastruktur baru yang akan dibangun tahun ini. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi untuk memenuhi kewajiban terhadap proyek infrastruktur dengan kontrak MYC.

“Ada beberapa opsi yang sedang dikaji, seperti penambahan tenor pembayaran proyek atau perpanjangan masa konsesi kepada operator proyek. Namun, tahap terpenting adalah memastikan pembukaan anggaran Kementerian PUPR dalam waktu dekat,” ujar Diana.

Diana juga menekankan bahwa keberlanjutan proyek infrastruktur sangat bergantung pada keputusan DPR terkait revisi anggaran.

“Kami belum tahu kondisi anggaran ke depan. Namun, yang paling penting saat ini adalah persetujuan revisi anggaran oleh DPR, agar blokir anggaran di Kementerian Keuangan bisa dibuka. Intinya, detail proyek infrastruktur akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya.