Anggaran Kementerian Komdigi Dipangkas Rp 3,84 Triliun, Nyaris 50 Persen dari Pagu Anggaran 2025
Anggaran Kementerian Komdigi dipangkas sebesar Rp 3,84 triliun atau hampir separuh dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.
![Anggaran Kementerian Komdigi Dipangkas Rp 3,84 Triliun, Nyaris 50 Persen dari Pagu Anggaran 2025](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/Anggaran-Kementerian-Komdigi-Dipangkas_2.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipangkas sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 persen dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.
Hal tersebut diungkap Sekjen Kemkomdigi, Ismail dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Baca juga:
Pemangkasan ini sekaligus menyikapi instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan .
"Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan sebesar Rp 3,84 triliun atau sebesar 49,57 persen dari pagu anggaran tahun anggaran 2025," ujar Ismail.
Ismail pun berharap pemangkasan anggaran ini diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik Kemkomdigi. Di antaranya, penyediaan infrastruktur telekomunikasi, BTS, akses internet, palapa ring hingga layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
"Yang kedua, pembangunan SDM digital berupa literasi digital, digital talent scholarship dan beasiswa S2 S3 fasilitasi ekonomi digital dan komunikasi publik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan program prioritas yang berpotensi terdampak efisiensi itu sedang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Baca juga:
Selain itu, Kemkomdigi turut mendukung arahan presiden RI dengan melakukan upaya dan strategi agar program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Yakni melalui prioritasasi program kerja, refocusing anggaran dan review mendalam terhadap program kerja existing.
Namun, Ismail mengatakan pihaknya tidak menampik meminta tambahan anggaran yang diperuntukkan PNBP serta penggunaan saldo kas BLU.
Khususnya untuk membiayai operasi dan maintenance, infrastruktur dan program-program yang mendukung Asta Cita.
"Izinkan kami mohon dukungan komisi satu DPR untuk dapat menyetujui dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini. Termasuk luncuran tambahan anggaran sumber dana PHLN sebesar 280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang akan segera disampaikan kepada menteri keuangan," pungkasnya.