Debat Pamungkas Pilgub Jatim 2024, Tim Luluk-Lukman: Ketimpangan Infrastruktur Perlu Digenjot

Surabaya (beritajatim.com) – Debat Pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024 malam ini menyoroti berbagai isu strategis, terutama soal akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tema debat kali ini adalah ‘Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia’.

Saat Live Streaming bersama beritajatim.com, Muhdi, Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Luluk-Lukman menjelaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah selatan Jatim.

Muhdi melihat, dalam lima tahun kepemimpinan Khofifah-Emil di Jatim, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, baik itu dalam sistem digital, energi terbarukan, atau pun ketimpangan infrastruktur.

“Ada hal-hal yang harus digenjot dalam hal perbaikan. Wilayah selatan, dari Madiun hingga Banyuwangi, masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah metropolis. Ketimpangan ini harus segera diperbaiki,” kata Anggota DPRD Jatim Fraksi PKB tersebut, Senin (18/11/2024).

Muhdi menilai, paslon Luluk-Lukman paham betul soal infrastruktur dan pemerataan wilayah, mengingat keduanya telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Jatim, khususnya di wilayah selatan, untuk memetakan masalah infrastruktur secara langsung.

Muhdi menegaskan, pemetaan tersebut penting untuk merancang solusi yang tepat. “Beliau berdua, Luluk-Lukman, sudah menyelesaikan turba mulai Banyuwangi sampai Pacitan, Madura sampai Pantura untuk memetakan infrastruktur,” katanya.

Selain terkait adanya ketimpangan infrastruktur, Muhdi juga mengungkapkan bahwa sistem digital dan energi terbarukan di Jatim masih menjadi tantangan besar yang harus segera diperbaiki.

“Kita tahu di wilayah perbatasan seperti Surabaya-Gresik ada potensi energi terbarukan yang belum dimaksimalkan. Selain itu, Pemprov Jatim juga masih gagap dalam menghadapi serangan siber,” tambahnya.

Ia menegaskan, meskipun secara langsung Program Strategis Nasional (PSN) tidak dapat disentuh oleh Pemprov Jatim, namun kehadiran pemerintah provinsi di wilayah selatan atau tapal kuda tetap harus dikritisi. [ipl/suf]