Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana (AS), untuk memindahkan 2 juta warga ke Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga dari Palestina.

"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga tidak dapat diterima."

"Upaya untuk mengurangi penduduk hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari ," demikian pernyataan resmi RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

"Gencatan senjata di harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tegas RI.

MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga ke Indonesia

Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga:

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

Dia mengatakan, jika warga memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

"Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima."

"Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk , maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).