DPRD Jember Kecewa Bupati Hendy Tolak Penutupan Pasar Hewan
DPRD Jember Kecewa Bupati Hendy Tolak Penutupan Pasar Hewan. ????Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, kecewa karena Bupati Hendy Siswanto menolak penutupan sementara pasar hewan, menyusul mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) sapi. -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp
Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, kecewa karena Bupati Hendy Siswanto menolak penutupan sementara pasar hewan, menyusul mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) sapi.
Hendy beralasan angka kasus PMK di Jember masih belum mengkhawatirkan jika dibandingkan populasi sapi yang sehat. Penutupan justru akan berdampak secara ekonomi terhadap Jember, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran.
“Benar-benar saya gak ngerti saya dengan pemikiran Bupati. Kabupaten lain yang terindikasi sedikit kasus PMK-nya saja berani melakukan lock down demi menyelamatkan populasi sapi sehat dan agar PMK tidak menyebar. Kenapa Jember gak berani,” kata Agus Khoironi, anggota Komisi B.
Agus menyebut Hendy takut citra Jember rontok. “Padahal dengan me-lock down Pemkab Jember akan lebih kelihatan peduli terhadap merebaknya PMK. Masa mau menunggu ternak habis baru di-lock down,” katanya.
Alasan stabilitas ekonomi yang disodorkan Hendy, menurut Agus, tidak memperhatikan masyarakat peternak kecil yang terkena wabah. Mereka hanya punya beberapa ekor sapi sebagai tabungan.
“Jelas mereka khawatir ketika sapi mereka kena PMK, Sudah banyak yang melapor kepada kami, sapi mereka kena PMK. Akhirnya sapi tetangga sekitar mesti segera dijual dengan harga murah. Yang penting jadi uang, Kalau sudah seperti inim bagaimana Bupati masih bilang mengamankan ekonomi?” katanya.
Justru penutupan pasar hewan sementara, menurut Agus, adalah salah satu tindakan preventif. “Bukannya malah karena takut terkait perkembangan ekonomi Jember lalu masyarakat ternak kecil yang dikorbankan,” kata Agus.
Apalagi vaksinasi tak bisa langsung dilaksanakan karena terbatas pasokannya. “Umpama ada vaksin paling cepat akhir Februari, berarti vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada Maret. Kan sudah keburu habis ternak kami,” kata Agus.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B Hasan Basuki berharap pemerintah menutup sementara pasar hewan yang berbatasan dengan kabupaten lain, seperti pasar hewan Kencong dan Gumukmas yang berbatasan dengan Lumajang.
“Paling tidak empat minggu, sambil menunggu musim hujan reda. Wabah PMK ini kan terjadi karena hujan. Kalau Februari atau Maret, cuaca lebih hangat,” kata Hasan. Hangatnya udara akan membuat virus PMK tidak mengganas. [wir]
