Efisiensi Anggaran, Ekonom: Langkah Korektif Prabowo Tutupi Kebocoran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menyambut positif upaya Presiden melakukan secara besar-besaran. Didin menyebut efisiensi anggaran merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi.

"Banyak proyek mercusuar di era pemerintahan Joko Widodo yang tidak banyak manfaatnya dan dipaksakan," ujarnya saat Peresmian Ruang Baca Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Didin menegaskan langkah Prabowo merupakan langkah korektif yang sangat diperlukan. Mengingat sejarah anggaran Indonesia, Didin mengungkapkan kebocoran anggaran telah menjadi masalah yang serius sejak lama.

"Prof Soemitro Djojohadikoesoemo, Bapaknya Prabowo pernah menyampaikan kebocoran anggaran mencapai 30 persen. Mahasiswa yang saya bimbing bahkan menghitung tingkat kebocoran rata-rata antara 30 persen hingga 57 persen di era reformasi," ungkap Didin.

Menurut Didin, efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun masih menyisakan ruang fiskal cukup besar dari total Rp 3.600 triliun. Didin menyampaikan Prabowo tak cukup melakukan efisiensi dari aspek perjalanan dinas, melainkan juga harus menemukan sumber-sumber kebocoran yang berhubungan dengan korupsi dan korupsi terselubung.

Efisiensi anggaran, menurut Didin, akan memberikan manfaat yang signifikan jika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Didin mencontohkan langkah kreatif yang dapat diambil, seperti kerja sama sektor pendidikan dengan lembaga internasional sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Itu hal yang bagus, seperti kemarin Gubernur Jawa Barat juga menyambut positif efisiensi tersebut," lanjut Didin.

Didin meyakini efisiensi anggaran tak berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja Indonesia. Asalkan, ucap Didin, pemerintah melakukan langkah proteksi terhadap industri lokal.

"Misalnya, Kementerian Perdagangan mencabut izin impor produk tekstil dari Cina. Kalau itu dilakukan, saya kira peningkatan pengangguran bisa dihindari," kata Didin.