Istana Benarkan Anggaran Pembangunan IKN Diblokir
Hasan Nasbi mengatakan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau masih diblokir Kementerian Keuangan.
Dia menjelaskan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. Anggaran pembangunan IKN saat ini masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan .
"Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025
Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. "Anggaran Rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.
Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif, selesai dibangun. "Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta," kata dia.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan belum ada anggaran yang teralisasi untuk pembangunan IKN. Saat ini, ia juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. “Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”
Adapun pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni Sumber Daya Air senilai Rp 1,45 triliun; Bina Marga Rp 18,32 triliun; Cipta Karya Rp 12,09 triliun; dan Perumahan senilai Rp 8,43 triliun.
Riri Rahayu berkontribusi dalam tulisan ini.
