JAKA Desak Prabowo Reshuffle Kabinet di 100 Hari Pemerintahan

Surabaya (beritajatim.com) – Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakstabilan kebijakan yang kerap terjadi dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu contoh terbaru adalah kebingungan terkait aturan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, yang sempat diumumkan sebagai kebijakan baru, tetapi kemudian dikoreksi oleh pemerintah sendiri.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan dan membahayakan kepastian bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ketua JAKA, Teguh Prihandoko menegaskan, bahwa perubahan kebijakan yang mendadak tanpa kajian mendalam merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru. Sejak dilantik, beberapa kementerian justru menciptakan kontroversi yang merugikan rakyat, bukan memberikan solusi nyata atas permasalahan bangsa.

“Kami melihat banyak kebijakan yang diambil tanpa perhitungan matang, lalu buru-buru diubah setelah mendapat kritik publik. Ini bukan cerminan pemerintahan yang kuat dan visioner,” ujar Teguh.

JAKA menilai bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan, beberapa menteri gagal menunjukkan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo. Menteri-menteri ini tidak hanya lamban dalam mengeksekusi program strategis, tetapi juga kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang membingungkan. Hal ini berpotensi memperburuk kinerja pemerintahan dan menghambat realisasi janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat.

Dalam situasi seperti ini, JAKA mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menterinya dan mempertimbangkan langkah reshuffle kabinet. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan didukung oleh para pejabat yang kompeten serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional. “Presiden harus menunjukkan ketegasan dalam memilih pembantu-pembantu yang benar-benar siap bekerja dan tidak sekadar menduduki jabatan tanpa kinerja nyata,” tutur Teguh.

Selain itu, JAKA juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial harus dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakpastian dalam kebijakan, seperti yang terjadi pada regulasi LPG 3 kg, mencerminkan kurangnya koordinasi antara kementerian terkait dan menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku usaha serta masyarakat luas. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang konsisten dalam mengambil keputusan dan tidak ragu dalam menjalankan kebijakan strategisnya.

Sebagai organisasi yang mengawal kebijakan pemerintah, JAKA akan terus memberikan kritik konstruktif demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Dalam 100 hari ke depan, JAKA akan mengawasi perkembangan kinerja kabinet dan siap mengingatkan presiden jika masih terdapat menteri yang gagal memenuhi ekspektasi rakyat. “Kami ingin pemerintahan ini sukses, tetapi kesuksesan hanya bisa dicapai dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika politik,” pungkas Teguh. (tok/kun)