Jumlah Produksi Padi di Jember Turun, Pusat Malah Naikkan Target Luas Tanam
Jumlah Produksi Padi di Jember Turun, Pusat Malah Naikkan Target Luas Tanam. ????Jumlah produksi padi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 993 ribu ton menjadi 988 ribu ton. Namun pemerintah pusat menaikkan target luas tanam untuk mengejar swasembada pangan. -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp
![Jumlah Produksi Padi di Jember Turun, Pusat Malah Naikkan Target Luas Tanam](https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2025/02/Imam-Sudarmaji-2-1.jpg)
Jember (beritajatim.com) – Jumlah produksi padi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 993 ribu ton menjadi 988 ribu ton. Namun pemerintah pusat malah menaikkan target luas tanam untuk mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Jember Imam Sudarmaji menyebut anomali musim membuat cuaca panas dan kering. Selain itu ada sejumlah faktor penyebab penurunan produksi lainnya.
“Pada 2023 akhir hingga 2024, ada pendangkalan di sabuk Gunung Manggar yang berakibat ujungnya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu,” kata Imam, Kamis (13/2/2025).
Saat musim hujan, petani tidak mengalami kesulitan dengan pendangkalan tersebut. Namun, saat musim tanam kedua, pasokan air mulai berkurang karena harus melayani luas baku sawah 3.600 hektare.
Normalisasi saluran di Gunung Manggar ini sempat dibahas di Badan Koordinasi Wilayah Jawa Timur. “Namun sampai saat ini masih belum dan tambah dangkal lagi. Kalau dulu mungkin bisa tanam dua kali, mungkin sekarang tanamnya bisa sekali. Sudah berkurang 3.600 hektare,” kata Imam.
Gangguan lain terjadi dengan jebolnya dam yang membuat air laut masuk ke sawah. “Sebelum jebol, ada kurang lebih sekitar 600 hektare areal sawah yang bisa ditanami padi. Sekarang airnya sudah mulai terasa asin. karena air lautnya yang masuk,” kata Imam.
Pemkab Jember sudah mengusulkan normalisasi Sungai Kali Tanggul sepanjang 12 kilometer. Namun sebagaimana permintaan normalisasi sabuk Gunung Manggar, usulan itu tak ubahnya menggantang asap. “Belum diupayakan,” kata Imam.
Situasi diperparah dengan banyaknya sumber mata air yang mulai kering karena terdampak iklim global. Ini membuat tanah sawah menjadi tanah tegal dan mengurangi produksi padi.
Kendati mengalami penurunan produksi padi, Pemerintah Kabupaten Jember tetap ditargetkan menambah luasan areal tanam dari 163 ribu hektare menjadi 205 ribu hektare pada 2025. Dengan bertambah luasnya areal ini, Imam percaya produksi padi bisa menembus satu juta ton. Apalagi program swasembada pangan ini dikawal ketat TNI dan Kepolisian RI.
“Tanaman kan tergantung air. Sekarang sudah bisa kita coba IP Padi 400 (panen padi empat kali setahun di lokasi yang sama, red). Ada lahan yang belum tanam sekali, setelah ada irigasi bisa tanam sekali. Lahan yang tanam sekali setelah irigasi masuk, tanam dua kali,” kata Imam.
Bagaimana dengan potensi gangguan hama dan penyakit tanaman karena panen empat kali beruntun itu? “Tanaman akan bagus kalau memakai pola padi-padi-palawija. Tapi dengan target pemerintah yang sekarang naik, tidak mungkin dengan luas lahan 163 ribu hektare tidak kita kejar. Jadi tetap kita kejar dengan perbaikan-perbaikan olah tanah dan lainnya,” kata Imam.
Program pompanisasi dan pipanisasi untuk irigasi menjadi kunci memenuhi target pemerintah pusat tersebut. “Kalau tidak ada air, mau menanam apa?” kata Imam.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mendorong supaya pemerintah daerah bisa memenuhi target pemerintah pusat tahun ini. “Hari ini pemerintah melaksanakan efisiensi, di pusat dan daerah. Namun saya harap efisiensi ini tidak mengganggu program yang sudah dicanangkan Presiden di dalam Hasta Cita,” katanya.
Sektor pertanian harus mendapatkan dukungan besar. Apalagi, menurut Candra, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan yang khusus mengatur pembangunan irigasi untuk mendukung swasembada pangan tersebut.
“Ini artinya harus tetap ada alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sawah dan pertanian. Saya pikir pertanian harus mendapat support luar biasa dalam segi anggaran dan yang lain-lain,” kata Candra. [wir]