Kemarin, soal UU Perkoperasian hingga pembatasan ekspor batu bara

Jakarta (ANTARA) - Lima berita terkait ekonomi kemarin masih menarik untuk dibaca hari ini, Selasa. Mulai dari revisi UU Perkoperasian yang ditargetkan rampung Maret, upaya peningkatan lifting minyak, penerbitan izin penggunaan ruang laut untuk lifting migas, tingkat inflasi pada awal tahun, serta rencana pembatasan ekspor batu bara.

Berikut rangkuman beritanya:

Kemenkop targetkan revisi UU Perkoperasian disahkan Maret

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) rampung dan bisa disahkan oleh legislator pada Maret 2025.

“RUU Perkoperasian telah masuk dalam agenda rapat Baleg DPR-RI untuk masa sidang I tahun sidang 2024-2025 periode 21 Januari-20 Maret 2025. RUU Perkoperasian ditargetkan untuk dapat disahkan pada akhir masa sidang I pada bulan Maret 2025," kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih di Jakarta, Senin.

Menteri ESDM ungkap tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting minyak.

"Dalam rangka mendorong ini ada tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting, yang pertama adalah intervensi teknologi. Teknologi ini macam-macam sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, salah satu pendekatannya seperti di Riau itu adalah Enchanced Oil Recovery (EOR)," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

KKP terbitkan 298 KKPRL dukung percepatan produksi migas nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan sebanyak 298 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) guna mendukung percepatan produksi minyak dan gas (migas) nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa komitmen KKP dalam mendukung sektor hulu migas sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

BPS catat inflasi tahunan Januari 2025 sebesar 0,76 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (year-on-year/yoy).

“Tingkat inflasi tahun ke tahun pada Januari 2025 adalah sebesar 0,76 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,19 pada Januari 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Indonesia pertimbangkan batasi ekspor batu bara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia mempertimbangkan untuk membatasi ekspor batu bara, menyusul rendahnya harga batu bara apabila mengacu pada ICE Newcastle, dibandingkan dengan harga batu bara acuan (HBA) yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau harga (batu bara) kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan juga kita berpikir pengetatan ekspor,” ucap Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025