Kemensos Tanggapi Kritik soal Bansos yang Sering Salah Sasaran

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa program perlindungan sosial akan menjadi lebih efektif dengan diterapkannya Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini telah memasuki tahap finalisasi. Dengan data ini, penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), penggunaan data tunggal ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam penyaluran Bansos, sebagaimana disinyalir sejumlah pihak.

“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025). 

Dengan adanya data terbaru yang lebih akurat, kemungkinan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dapat dikurangi. Hal ini diyakini akan membuat pemberian bansos menjadi lebih tepat dan efektif.

Setiap tahunnya, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) sekitar Rp75 triliun. Bantuan ini diberikan dalam bentuk cash transfer kepada penerima manfaat, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos,” katanya.

Baca juga:

Perihal penyaluran Bansos yang dianggap kurang efektif, Gus Ipul menegaskan hal itulah yang menjadi dasar Presiden Prabowo memberikan instruksi agar program Bansos serta subsidi berbasiskan pada data yang akurat dan valid, yaitu DTSEN. Sebab, selama ini banyak lembaga yang berkaitan dengan program perlindungan sosial memiliki data sendiri-sendiri. 

"Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi," tegas Gus Ipul.

DTSEN sendiri merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data. 

Data tunggal ini nantinya akan diatur melalui instruksi presiden agar dapat menjadi acuan bagi semua pihak. Namun, karena sifatnya yang dinamis, Kemensos bersama BPS terus melakukan pembaruan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan keakuratan data.

“Kita bersama pilar-pilar sosial, Pemda dan masyarat melakukan pemutakhiran bersama baik lewat jalur Formal maupun Partisipasi lewat aplikasi Cek Bansos yang terus kita sempurnakan untuk Usul Sanggah,” tuturnya. (*)

Baca juga: