Komisi Keuangan DPR Belum Tahu Efisiensi Anggaran Rp 360 Triliun untuk Apa, Misbakhun: Itu Wilayah Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan belanja kabinet hingga Rp 360 triliun. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mengatakan belum mengetahui total penghematan akan digunakan untuk apa.

Hal tersebut diungkap ketua komisi keuangan DPR itu seusai melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan hari ini. “Kami belum ketahui (untuk apa), itu wilayah penuh pemerintah Rp 206 triliun plus TKD (transfer ke daerah) 50 triliun dialihkan ke mana, dan akan dibelanjakan untuk apa,” ucapnya di gedung DPR, Kamis, 13 Februari 2025.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memangkas anggaran yang dianggap tak perlu. Arahan penghematan disampaikan kepala negara lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam instruksi yang dikeluarkan 22 Januari 2025 itu, pemerintah menargetkan pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan TKD Rp 50,5 triliun. Sehingga kas negara hemat Rp 306,6 triliun.

Ketika ditanya rekomendasi komisi keuangan terkait penggunaan anggaran efisiensi itu, Misbakhun mengatakan bahwa hal tersebut belum dibahas oleh DPR. Saat ini komisi XI masih menyelesaikan proses efisiensi anggaran di mitra kerja mereka yakni kementerian keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Kami belum rapat untuk itu, yang kami selesaikan saat ini adalah untuk anggaran kementerian dan lembaga yang dialihkan, akan kemana. Kami menunggu keputusan pemerintah,” ujarnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan Prabowo memutuskan mengeluarkan arahan penghematan anggaran. Menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung. 

“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jumat, 24 Januari 2024.