LAN luncurkan Indonesia Leadership Outlook 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan Indonesia Leadership Outlook 2025 yang digelar secara daring pada hari Kamis dalam rangka menghadapi tantangan kepemimpinan masa depan.

Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam sambutannya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta mengungkapkan hasil survei LAN yang menyebutkan terdapat tujuh isu utama yang menjadi tantangan pemimpin pada tahun 2025, yaitu integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital, ekonomi, sumber daya manusia, globalisasi, lingkungan, dan workplace behaviour (perilaku di tempat kerja).

Dari tujuh isu tersebut, kata dia, terdapat tiga isu yang menjadi tantangan terbesar berdasarkan persepsi dari pemimpin yang menjadi responden, yakni integritas dan korupsi, transformasi digital, serta isu ekonomi global.Lebih lanjut Taufiq menjelaskan bahwa masalah integritas dan korupsi yang terus menjadi isu sentral, berpotensi melemahkan fondasi pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan seperti program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pendidikan antikorupsi, menurut dia, stagnasi pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih efektif, termasuk penguatan mekanisme perlindungan pelapor dan penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Sementara itu, dari sisi teknologi dan transformasi digital, dia berharap dapat membawa peluang besar dalam pembangunan di Tanah Air. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan talenta digital, kesenjangan infrastruktur, serta kualitas dan layanan teknologi yang masih menjadi hambatan utama dalam transformasi digital.

Pada kesempatan itu, Taufiq menyampaikan isu ekonomi juga menjadi salah satu isu utama responden, terlebih pada masa pemerintahan baru yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Namun, di sisi lain, stagnasi ekonomi global serta faktor internal seperti ancaman defisit anggaran pemerintah, menurunnya daya beli masyarakat, serta pengangguran.

Selain tiga isu utama di atas, lanjut dia, ada isu-isu lain yang menjadi fokus para pemimpin, di antaranya tata kelola sumber daya manusia, tantangan globalisasi, lingkungan, dan workplace behaviour.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dia memandang perlu para pemimpin memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi pegawai.

Dari hasil survei, kata Taufiq, diketahui bahwa dari persepsi para pemimpin setidaknya ada lima keterampilan utama yang harus dimiliki pemimpin pada masa depan, yakni berpikir strategis, mengelola integritas, berkolaborasi lintas sektor, beradaptasi terhadap perubahan, serta kepemimpinan digital yang kuat.

Menurut dia, kemampuan tersebut akan membantu para pemimpin dalam merancang kebijakan yang inovatif dan solutif.

Baca juga:

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Helmi Balfas menyoroti pentingnya seorang pemimpin memiliki kemampuan kepemimpinan digital. Selain itu, juga mampu mendorong perubahan dan inovasi di sektor publik agar memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

"Selain kepemimpinan digital, perlu juga dikawal proses transformasi digital, tidak hanya mampu mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mampu mengubah pola pikir agar lebih inovatif dan agile," kata Helmi.

Setidaknya, ada tiga pilar utama dalam transformasi digital tersebut, yakni pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor dan kementerian, serta peningkatan kompetensi digital dalam upaya menciptakan talenta-talenta digital baru.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli mengatakan bahwa tahun 2025 merupakan sebuah momentum pembuktian dari transformasi kepemimpinan di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan harapannya untuk melepaskan bangsa ini dari jebakan middle income trap dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari pimpinan instansi pemerintah.

Muhammad Isra Ramli lantas mencontohkan salah satunya kebijakan efisiensi yang dinilai sesuai dengan harapan publik.

Selama ini, menurut dia, publik menyoroti birokrasi sering kali bersikap boros dan tidak memberikan pelayanan optimal.

Melalui kebijakan ini, Muhammad Isra Ramli berharap instansi dapat lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara serta mengedepankan pelayanan masyarakat secara optimal.

Ia mengatakan bahwa kepemimpinan yang visioner memiliki integritas yang kuat dan berkolaborasi dengan lintas sektor akan menjadi kunci sukses Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pada tahun 2025.

"Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun komunitas, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025