Maruarar Sirait Respons Isu Reshuffle Kabinet: Para Menteri Harus Siap

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan para menteri di kabinet Presiden harus siap menghadapi kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet. Ia menegaskan perihal reshuffle merupakan kewenangan presiden.
 
“Tentunya para menteri harus siap. Siapa pun yang di-reshuffle oleh presiden harus siap,” kata Ara, demikian sapaan akrabnya, kepada awak media saat ditemui usai puncak acara hari ulang tahun (HUT) Gerindra ke-17 di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
 
Ara mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. “Jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati,” ucapnya. “Itu adalah kewenangan penuh presiden.”
 
Sebelumnya Prabowo buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya. Dirinya mengungkap akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat.
 
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo kepada awak media di puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama atau Harlah NU ke-102 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
 
Prabowo mengatakan, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. 
 
“Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” kata dia.
 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga pimpinan Partai Gerindra, mengaku mendengar bahwa ada menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.
 
Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Asta Cita.
 
“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, dikutip dari Antara.
 
Sejumlah menteri di kabinet Prabowo mendapat rapor merah versi Center of Economic and Law Studies atau Celios. Daftar para menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk bisa dilihat dalam studi Celios bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” yang terbit pada 21 Januari 2025.
 
Celios menilai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memiliki kinerja terburuk nomor satu. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berada di posisi kinerja terburuk kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di posisi ketiga, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di posisi keempat, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di posisi kelima.
 
Di dalam kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle”, Raja Juli Antoni juara satu, disusul oleh Budi Arie dan Bahlil. Pigai dan Yandri menempati posisi keempat dan kelima sebagai menteri yang dinilai perlu dikeluarkan dari kabinet.
 
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.