Sekjen Gerindra Bicara Peluang Reshuffle di 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Itu Kewenangan Presiden
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal peluang reshuffle kabinet, jelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai merespons soal peluang atau perombakan kabinet, jelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Raka.
Menurut , tergantung kepada sebagai presiden.
"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Meski ada berbagai masalah yang dilakukan sejumlah menteri, atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Muzani, bagi Prabowo itu merupakan penyempurnaan dari suatu proses.
"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ucapnya.
Muzani pun tak menjawab tegas, saat disinggung adanya berbagai masalah yang dilakukan para pembantu presiden, akan mengganggu kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.
"Tergantung bagaimana melihatnya," ucap Ketua MPR RI itu.
Baca juga:
Untuk diketahui, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang disorot publik karena melakukan kesalahan.
Di mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya, sekaligus Hari Santri, dan Tasyakuran.
Hingga yang terbaru polemik Menteri Dikti Saintek Soemantri Brodjonegoro yang diduga melakukan kekerasan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap ASN.
Tingkat Kepuasan Publik
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.
Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.
Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen.
Baca juga:
Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
