Tarik Investasi Perumahan dari UEA, RI Siapkan Lahan Milik Kemenkeu hingga BUMN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa investasi sektor dari Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia akan berbentuk kerja sama antar pengusaha atau business-to-business (B2B).

Oleh karena itu, Pemerintah mengarahkan perusahaan pelat merah untuk menyiapkan pasif yang dapat digunakan sebagai lokasi proyek investasi tersebut.

Satuan Tugas Perumahan mencatat adanya potensi investasi pembangunan satu juta rumah dari pemerintah UEA. Beberapa lahan yang telah disiapkan berasal dari aset milik Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta sejumlah perusahaan BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Perum Perumnas.

“Soal tanah, investasi rumah dari UEA di dalam negeri akan ada kebijakan khusus oleh BUMN yang bekerja sama,” ujar Fahri, pejabat terkait dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Gedung DPR, Jakarta Kamis (6/2).

Namun Fahri belum mengungkapkan nilai potensi investasi yang akan dilakukan oleh UEA. Dia hanya menegaskan bahwa masuknya investasi asing di sektor perumahan merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan rumah terjangkau di Indonesia.

“Pemerintah menjamin pasokan dulu. Ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo di semua sektor, seperti pangan dan energi,” jelas Fahri.

Sebelumnya, Fahri mengatakan investor dari UEA masih menghitung kelayakan investasi program tersebut. Menurutnya, imbal balik investasi harus tetap menjaga harga hunian dalam program tiga juta rumah agar tetap terjangkau.

“Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar langsung menyanggupi untuk memasok satu juta unit hunian per tahun. Namun, saya mensyaratkan bunga investasi harus lebih rendah dari yang ada di Indonesia,” kata Fahri dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue, Rabu (11/12).

Permintaan Tinggi di Sektor Perumahan

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan bahwa permintaan investasi di sektor perumahan masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kebutuhan atau backlog perumahan yang pada akhir tahun lalu masih mencapai 9,9 juta unit.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program tiga juta rumah mulai menarik perhatian investor asing. Meski demikian, realisasi investasi ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

“Sebagai mantan pengusaha, saya pernah punya mitra orang asing juga. Saya mengerti bahwa investasi dalam MoU masih membutuhkan kerja lumayan keras untuk mencapai tahap realisasi,” ujar Maruarar saat mengunjungi Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11).

Beberapa investor dari negara besar, seperti Cina, Dubai, dan Qatar telah menunjukkan ketertarikan pada program ini. Namun, potensi investasi tersebut masih berada pada tahap awal dan baru dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).