Bahlil Sindir Imbal Balik dari Singapura Terkait Rencana Ekspor Listrik Hijau

Pemerintah belum mengizinkan ekspor listrik hijau ke Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan masih menahan izin tersebut lantaran Singapura belum memberikan imbal balik yang sepadan kepada Indonesia.

Bahlil menyebut telah bertemu dengan Menteri Singapura di kantornya dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengekspor listrik. Namun, Bahlil mengatakan izin tersebut baru akan dibuka jika ada timbal balik yang jelas.

“Kita bersahabat sama Singapura, saking baiknya Indonesia, kita dukung terus ini Singapura. Sekarang kita tanya dia, kapan dia dukung kita? kan kira-kira begitu," kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 (MIF), Jakarta, Selasa (11/2).

Bahlil tidak membeberkan secara rinci bentuk dukungan yang diharapkan Indonesia dari Singapura. Selain energi terbarukan dari Kepulauan Riau, ia juga mengungkapkan bahwa Singapura meminta fasilitas Carbon Capture Storage (CCS) untuk menangkap emisi karbon dari industri mereka.

"Jangan kamu minta aja terus kamu enggak pernah kasih apa yang kamu kasih kita. Jadi jangan dibangun persepsi, bahwa seolah-olah gak kita dukung," kata dia.

Tak hanya itu, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya didesak oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, terkait kebijakan ekspor listrik, karena dianggap sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, ia tetap enggan membuka izin ekspor listrik hijau ke Singapura.

“Membangun negara ini tidak hanya berbicara tentang bisnis. Kedaulatan dan marwah negara merah putih, juga harus kita pegang, supaya negara lain juga memperhitungkan bagian yang harus kita win-win," ucap Bahlil.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima lawatan kenegaraan dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (6/11). Kehadiran PM Wong kali ini merupakan kunjungan kenegaraan perdana yang diterima oleh Prabowo.

Prabowo menyampaikan ada lima poin utama yang menjadi pokok bahasan dari pertemuan bilateral tersebut, yakni kerja sama pertahanan dan hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi hingga pengembangan sumber daya manusia.

Perjanjian kerja sama pertahanan meliputi pengaturan wilayah latihan militer. Dua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi, salah satunya, Singapura dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Kemitraan strategis itu juga mencakup harmonisasi regulasi dan standarisasi produk.

Selain itu, kerja sama ekonomi juga menyasar kepada upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas. Sektor prioritas itu adalah energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, kesehatan, digital dan semikonduktor hingga pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjalin kolaborasi pengembangan teknologi rendah karbon dan proyek interkoneksi listrik lintas batas. Prabowo dan Lawrence Wong juga sepakat untuk merajut kerjasama pengembangan hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya.

"Kami juga sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon," kata Prabowo.