DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan kota.

Namun, meskipun mendukung kebijakan ini, anggota Komisi A Azhar Kahfi menyebut perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

Kahfi menilai bahwa penerapan lelang jabatan harus disertai dengan sejumlah langkah strategis.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan Wali Kota untuk menciptakan sistem lelang jabatan ini, karena dapat mengurangi praktek nepotisme. Namun, proses ini harus dijalankan dengan transparansi yang maksimal, agar masyarakat tidak merasa ada keberpihakan dalam penunjukan pejabat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

Menurut Kahfi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan objektivitas persyaratan yang ditetapkan dalam lelang jabatan. Sebagai anggota Komisi A yang berperan dalam pengawasan terhadap sektor pemerintahan, Kahfi mengingatkan agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pegawai yang memiliki kemampuan dan integritas.

“Jangan sampai hanya segelintir orang yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti lelang jabatan ini. Kami ingin seluruh PNS yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta,” tambah politisi Gerindra inj.

Lebih lanjut, Kahfi menyarankan agar mekanisme lelang jabatan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terukur, tanpa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

“Kami akan terus memantau proses ini dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya lelang jabatan. Kepercayaan publik harus tetap terjaga,” tegasnya.

Baginya, langkah ini juga menjadi tantangan baru untuk memperkuat peran pengawasan terhadap pemerintahan daerah. kahfi menyatakan bahwa pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan lelang jabatan yang baru diterapkan ini.

“Kami akan melakukan pengawasan secara terus-menerus, untuk memastikan bahwa lelang jabatan ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas,” tutupnya. [ADV/asg]