Mentan Amran Targetkan NTT Sebagai Provinsi Swasembada Pangan Dalam 3 Tahun
Dengan potensi lahan mencapai 300 ribu hektare, NTT dinilai mampu menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional.
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG – (Mentan) Andi menegaskan ambisinya menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi dalam waktu maksimal tiga tahun.
Dengan potensi lahan mencapai 300 ribu hektare, NTT dinilai mampu menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Baca juga:
“Potensinya luar biasa. Jika 200 ribu hektare saja kita tanami dua kali setahun, produksi bisa mencapai 2 juta ton beras. Padahal kebutuhan hanya 1,3 juta ton. Artinya, kita surplus 700 ribu ton,” kata Amran saat meninjau Bendungan Raknamo di Kupang, Jumat (24/1/2025).
Amran menjelaskan, jika NTT mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, ketergantungan pada provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dapat berkurang. Hal ini akan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi penyebab harga beras tinggi dan inflasi di wilayah tersebut.
Baca juga:
“Kalau swasembada, inflasi terkendali, harga pangan rendah, dan masyarakat lebih sejahtera. Selama ini, biaya angkut dari luar daerah ditanggung rakyat, makanya harga mahal,” ujarnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari irigasi, pupuk, alat dan mesin (alsintan), hingga pendampingan intensif. “Kami targetkan jangan lewat tiga tahun. Kami bantu semua yang dibutuhkan, termasuk biaya optimalisasi lahan,” tutur Amran.
Selain menekan inflasi, Amran berharap program swasembada ini dapat menjadi solusi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di yang saat ini mencapai 20 persen.
“Sektor adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan di . Jika ini berhasil, rakyat akan lebih sejahtera,” sambungnya.
Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa dari 300 ribu hektare potensi lahan sawah, sebanyak 177 ribu hektare telah digarap dengan indeks pertanaman (IP) 1 hingga 1,5. Masih ada 123 ribu hektare lahan basah yang siap dioptimalkan.
Baca juga:
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah, mulai dari alsintan, pompa, benih, pupuk, hingga pembangunan bendungan dan embung. Dengan dukungan ini, kami yakin bisa berkontribusi pada nasional,” tutur Andriko.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diyakini dapat menjadi lumbung pangan di Timur Indonesia, sekaligus memperkuat cita-cita kedaulatan pangan nasional.
