Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg karena masih ...
![Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/30/antarafoto-pembelian-gas-lpg-3-kg-menggunakan-ktp-mulai-efektif-juni-2024-26424-ebp-05.jpg)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg karena masih mempelajari berbagai hal, termasuk situasi dan kondisi di berbagai wilayah administrasi.
"Itu masih kami pelajari dulu. Kami mencermati HET sesuai dengan Pergub 4 Tahun 2015, untuk wilayah kota-kota di Jakarta adalah Rp16.000, untuk Kepulauan Seribu ada yang Rp18.000, ada yang Rp19.500," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan Pemprov DKI berhati-hati menerapkan kebijakan soal itu karena mempertimbangkan dampak serta situasi dan kondisi.
Baca juga:
"Kebijakan pemerintah mestinya yang tepat, lihat sikonnya (situasi dan kondisi) juga, tidak hanya semata-mata kemudian naik (harga). Kami masih akan mengkaji," kata dia.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan pertimbangan mengenai harga eceran tertinggi itu agar distribusi elpiji tepat sasaran.
Adanya perbedaan harga eceran elpiji 3 kg antara wilayah administrasi kota (Rp16.000) dengan Pulau Seribu (Rp19.000), kata dia, karena ada biaya transportasi.
Dia menegaskan di Jakarta tak pernah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. Kalaupun ada penurunan kuota Jakarta sebanyak 5 persen tahun ini, Eliawati meminta warga tak panik karena stoknya aman.
Baca juga:
"Karena nanti biasanya pada saat momen-momen tertentu Ramadhan biasanya ada operasi pasar. Tahun 2015-2023 pun tidak pernah terjadi kelangkaan," katanya.
Adapun realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.
Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025