Perkuat Stabilitas Fiskal, Anggota Komisi XI DPR: Efisiensi Anggaran Pemerintah Langkah Strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota RI, Ahmad Najib Qodratullah mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerapkan efisiensi di kementerian dan lembaga. 

Najib menilai, efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong tata kelola pemerintah yang transparan-akuntabel.

Hal itu disampaikan Najib menanggapi  langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. 

“Dengan pendekatan tepat kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Najib, Kamis (13/2/2025).

Baca juga:

Najib mengungkapkan, efisiensi yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memastikan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

“Efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Najib.

Najib menerangkan, pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas dengan menekan belanja yang kurang produktif.

“Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” beber Najib.

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PAN RI ini, optimis langkah Presiden RI Prabowo Subianto juga akan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi. 

Najib menegaskan, langkah efisiensi ini juga akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan. 

“Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Najib.

Meski demikian, Najib berpesan, kementerian dan lembaga harus  mampu menjelaskan kepada publik agar dapat memahami alasan dan dampak dari penerapan efisiensi atau pemangkasan ini.

“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” ujarnya.