Prabowo Ancam Reshuffle Kabinet, Maruarar Sirait: Harus Siap Dong
Maruarar Sirait buka suara mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengancam melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman, buka suara mengenai sikap Presiden yang mengancam melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan sebagai pembantu presiden dirinya siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.
"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong. Kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata Ara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Sebagai bawahan, Ara menegaskan bahwa dirinya harus bekerja keras untuk masyarakat seperti pesan Prabowo.
'Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.
Ancaman Prabowo
Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih.
"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.
Prabowo menyebut, dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.
"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujarnya.
Ketua Umum Partai itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.
"Mau lebih jelas lagi? ha-ha-ha,..." tukasnya.
Penjelasan
Ketua Harian DPP Partai Sufmi Dasco Ahmad merespons soal pernyataan Presiden RI yang memberikan sinyal reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih.
Kata Dasco, urusan penempatan menteri di kabinet termasuk keputusan reshuffle menteri merupakan kewenangan mutlak Presiden RI.
