Tidak Jadi Diblokir, TikTok Pulihkan Layanannya di AS, Terima Kasih Trump

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- TikTok mulai memulihkan layanannya pada hari Ahad (19/1/2025) setelah Presiden terpilih Donald Trump mengatakan ia akan menghidupkan kembali akses aplikasi tersebut di AS saat ia kembali berkuasa pada hari Senin (20/1/2025).

"Terus terang, kami tidak punya pilihan. Kami harus menyelamatkannya," kata Trump pada rapat umum menjelang pelantikannya.

Ia menambahkan AS akan mencari usaha patungan untuk memulihkan aplikasi berbagi video pendek yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

Dalam sebuah pesan kepada para pengguna beberapa jam sebelum rapat umum, TikTok mengatakan: "Sebagai hasil dari upaya presiden Trump, TikTok kembali hadir di AS."

TikTok juga mengeluarkan pernyataan sebelumnya setelah para pengguna AS melaporkan dapat mengakses situs web layanan milik China tersebut sementara aplikasi yang jauh lebih banyak digunakan itu sendiri mulai kembali online untuk beberapa pengguna hanya dengan beberapa layanan dasar. Hingga Ahad malam, aplikasi tersebut tetap tidak tersedia untuk diunduh di toko aplikasi AS.

"Sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan kami, TikTok sedang dalam proses memulihkan layanan," kata TikTok dalam pernyataan sebelumnya yang juga berterima kasih kepada Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan bahwa mereka tidak akan menghadapi hukuman (karena) menyediakan TikTok bagi lebih dari 170 juta warga Amerika dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil untuk berkembang.

Ucapan terima kasih TikTok kepada Trump, sehari sebelum ia menjabat, disampaikan pada saat hubungan AS-China sedang tegang. Trump mengatakan bahwa ia bermaksud untuk mengenakan tarif pada China tetapi juga mengindikasikan bahwa ia berharap untuk memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin China.

Kedutaan Besar China di Washington pada hari Jumat menuduh AS menggunakan kekuasaan negara yang tidak adil untuk menekan TikTok. "China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah," kata seorang juru bicara.

sumber : Reuters