Top News: Isu Gaji 13-14 PNS Dihapus dan BPN soal Sertifikat digital

Selamat datang dalam rangkuman berita terhangat sepekan terakhir, khususnya sorotan pada isu-isu energi dan kebijakan publik. Pekan ini diwarnai perdebatan mengenai kejelasan pencairan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS di tahun 2025, dengan rumor penghapusan yang beredar luas. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan klarifikasi terkait kekhawatiran pengambilalihan lahan negara jika sertifikat tanah tidak segera dialihkan ke format digital.

Kebijakan baru pemerintahan Prabowo juga menjadi perhatian, terutama terkait pembatasan penjualan Elpiji 3 Kg yang dulu digagas oleh Jusuf Kalla, di tengah sorotan atas potensi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan rencana pembatalan sejumlah program. Sementara itu, kabar dari mancanegara menyoroti Jepang yang tengah berjuang menghadapi wabah flu terburuk sepanjang sejarah, dengan imbauan penundaan perjalanan bagi wisatawan. Inilah lima berita yang menjadi tren dalam seminggu terakhir.

Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Viral di Media, akan Dihapus

Isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS tahun 2025 mencuat, menimbulkan pertanyaan besar di benak para abdi negara. Menteri PANRB memberikan pernyataan yang belum memberikan kepastian terkait pencairan dana yang sangat dinantikan ini.

Gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian ASN, dengan komponen yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, hingga tunjangan kinerja. Meskipun regulasi tahun 2024 mengatur pencairan THR maksimal 10 hari kerja sebelum Idul Fitri dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru, nasibnya di tahun 2025 masih abu-abu.

Apakah gaji ke-13 dan 14 akan tetap menjadi bagian dari hak PNS, ataukah akan ada perubahan signifikan? Simak selengkapnya untuk mengetahui perkembangan terkini dan persiapan pemerintah terkait isu krusial ini!  selanjutnya

Penjelasan BPN soal Isu Negara Ambil Tanah Bila Tak Diubah ke Sertifikat Digital

Pernahkah Anda mendengar kabar bahwa sertifikat tanah harus diubah menjadi elektronik sebelum 2026, atau aset Anda akan diambil negara? Lalu, benarkah sertifikat tanah lama tidak lagi berlaku?

Tenang, ada penjelasan penting dari pemerintah mengenai sertifikat elektronik ini. Lantas, kapan sebenarnya sertifikat tanah lama diganti dengan versi elektronik? Dan apa keuntungan memiliki sertifikat tanah elektronik? Klik  untuk membaca selanjutnya.

Batalnya Dua Kebijakan Prabowo Jadi Sorotan, Bisa Kurangi Kepercayaan Publik

Presiden Prabowo Subianto menganulir beberapa kebijakan yang telah ditetapkan, memicu perdebatan mengenai strategi "cek ombak" dalam pemerintahan. Pakar kebijakan publik menilai tindakan ini sebagai upaya menguji reaksi publik, namun memperingatkan potensi erosi kepercayaan jika dilakukan berlebihan.

Pembatalan PPN 12% dan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg menjadi contoh terbaru, mempertanyakan koordinasi internal pemerintah. Apakah langkah ini mencerminkan responsibilitas atau justru inkonsistensi?

Simak selengkapnya untuk memahami implikasi dan risiko dari pendekatan "testing the water" ala Prabowo dalam lanskap kebijakan publik Indonesia!. Klik `` untuk membaca kelanjutannya.

Jepang Hadapi Wabah Flu Terburuk, Turis Diminta Tunda Perjalanan

Jepang dilanda wabah influenza terburuk dalam beberapa dekade, memecahkan rekor kasus sejak 1999 dan memicu kekhawatiran global. Meningkatnya kasus, diperparah dengan kekurangan obat antivirus dan penyebaran flu burung, telah menyebabkan imbauan untuk menunda perjalanan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis.

Tragedi kematian aktris Taiwan, Barbie Hsu, akibat komplikasi flu di Jepang menjadi pengingat betapa seriusnya ancaman ini. Lalu, bagaimana sebenarnya situasi di Jepang saat ini, dan langkah apa yang perlu Anda ambil jika berencana bepergian ke sana? Simak selengkapnya untuk melindungi diri Anda dan orang yang Anda cintai!. Simak

Sejarah Elpiji 3 Kg, Digagas Jusuf Kalla dan Kini Penjualannya Dibatasi Prabowo

Pemerintahan Prabowo mengambil langkah drastis membatasi penjualan LPG 3 kg di pengecer demi subsidi yang tepat sasaran, sayangnya, kebijakan ini justru memicu antrean panjang dan tragedi yang memilukan. Seorang nenek bahkan meninggal dunia saat mengantre, memicu kritik tajam atas kesiapan implementasi.

Menteri ESDM meminta maaf dan menjanjikan perbaikan sistem, namun bisakah langkah ini benar-benar atasi masalah harga yang melonjak hingga Rp 26.000? Terungkap pula sejarah panjang subsidi LPG sejak era Jusuf Kalla, kini era Prabowo berupaya menata ulang, akankah berhasil memastikan subsidi Rp 87 triliun tepat sasaran, atau justru menciptakan masalah baru? Klik untuk membaca kelanjutannya