Buntut Kisruh Elpiji 3 Kilogram, Komisi XII DPR RI Minta Bahlil Hati-hati Buat Kebijakan
Komisi XII DPRI RI meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XII DPRI RI meminta Menteri ESDM , untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua , menyikapi polemik elipiji 3 kilogram yang membuat masyarakat sulit mendapatkan gas melon tersebut.
Demikian disampaikan Sugeng dalam konferensi pers , di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
"Kritik kita kepada selaku regulator agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin," kata Sugeng.
Kebijakan mendadak membatasi distribusi LPG 3 kilogram.
Terutama, pembatasan dengan menghapus pengecer dari mata rantai distribusi per 1 Februari 2025.
Baca juga:
Sugeng menilai, keputusan ini tanpa persiapan yang matang.
Alhasil, memicu kepanikan dan antrean panjang di berbagai daerah.
"Pemangkasan mata rantai distribusi di tingkat pengecer dilakukan tanpa persiapan infrastruktur yang memadai. Ini seperti orang yang biasanya beli beras di warung, kini harus beli langsung di gilingan padi," ujar legislator Partai NasDem ini.
Akibat pembatasan itu, Sugeng menyayangkan, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram.
Mereka seperti dipaksa mencari dan menyerbu pangkalan gas LPG 3 kilogram.
Baca juga:
"Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Tapi, pelaksanaannya yang tiba-tiba tanpa uji coba lapangan justru menimbulkan kekacauan di masyarakat," ujarnya.
Menurut Sugeng, secara volume pasokan gas LPG 3 kilogram sebenarnya tetap tersedia di Indonesia.
Namun, karena perubahan distribusi yang mendadak, terjadi fenomena 'panic buying' yang berujung pada antrean panjang dan kelangkaan.
