Dana Bangun IKN Tak Dipangkas, Prabowo Tambah Lagi Rp8 Triliun, Basuki Diminta Tagih ke Sri Mulyani

Basuki menyebut dirinya diminta Prabowo bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

Dana Bangun IKN Tak Dipangkas, Prabowo Tambah Lagi Rp8 Triliun, Basuki Diminta Tagih ke Sri Mulyani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pembangunan Ibu Kota (IKN), Kalimantan Timur, tahun ini tidak mengalami pemangkasan meski ada langkah efisiensi di sejumlah kementerian.

Kepala Otorita Ibu Kota (IKN) , mengatakan, pembangunan Tahap II masih sesuai hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden , pada Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam Ratas saat itu, Basuki menyebut dirinya diminta Prabowo bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian pembangunan .

"Kami diminta agar itu segera disesuaikan (anggarannya sesuai ratas), karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujar Basuki dikutip dari laman OIKN, Kamis (6/2/202).

Baca juga:

Basuki menjelaskan, Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. 

Adapun Otorita sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," papar Basuki.

Lampu di Gedung Kemenko Perekonomian Redup

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima efisiensi sebesar 52,5 persen dari Rp 459 miliar menjadi Rp241 miliar. 

Kebijakan itu sejalan dengan efisiensi belanja APBN 2025 sesuai instruksi Presiden RI .

"Terkait dengan efisiensi , kementerian dipotong 52,5 persen," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Airlangga, dampak efisiensi terhadap kementerian perekonomian salah satunya melalui penghematan listrik.

Berdasarkan pantauan Tribunnews, penerangan listrik di Gedung Ali Wardhana khususnya di lantai satu memang tidak seperti biasanya.

Perbedaan jelas terasa di loby Gedung Ali Wardhana, dari tiga lampu hias yang menggantung di loby hanya satu yang menyala. Tepat di ruang jurnalis media massa pun lampu utama tidak dinyalakan. Akibatnya penerangan sedikit gelap tidak seterang sebelumnya.