DPR-RI: Perlu pendalaman agar efisiensi APBN tak hambat bangun desa

Astacita yang keenam, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicaranya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengusulkan agar pemerintah bersama DPR benar-benar melakukan pendalaman terhadap implementasi efisiensi anggaran agar nantinya pemotongan anggaran tidak menghambat perwujudan Astacita ke-6.

"Astacita yang keenam, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicaranya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman," kata Yanuar dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Diketahui Astacita keenam dari Presiden Prabowo adalah membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Yanuar untuk menanggapi paparan dari Menteri PU Dody Hanggodo mengenai rencana anggaran pembangunan jembatan gantung di tahun 2025, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Baca juga:

Menteri PU sebelumnya menyampaikan besaran target pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan pada 2025, usai adanya efisiensi anggaran, adalah 126 kilometer.

Menurut Yanuar, besaran tersebut berpotensi membuat pembangunan jembatan di desa-desa menjadi tidak optimal.

Terkait desa, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan Kemendes PDT memangkas anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.034.396.000.000 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran.

"APBN tahun 2025 yang pernah kita sahkan sebesar Rp2.192.387.697.000 diefisiensi sebesar Rp1.034.396.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kemendes PDT setelah diefisiensi menjadi Rp1.157.991.697.000," ucap Lasarus.

Besaran pemangkasan anggaran tersebut lalu disetujui oleh Komisi V DPR RI.

Baca juga:

"Anggaran Kemendes PDT kita setujui?" tanya Lasarus yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi V DPR.

Meskipun begitu dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto itu, Kemendes PDT tidak menjabarkan secara detail item ataupun program yang terdampak kebijakan efisiensi itu.

Lasarus menyampaikan hal itu akan dijabarkan oleh Kemendes PDT dan didalami oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja pada pekan depan. Menurut dia, langkah itu ditempuh agar pembahasan di dalam rapat benar-benar terfokus pada satu kementerian, mengingat rapat pada Kamis ini diikuti tidak hanya oleh Kemendes PDT, tetapi juga oleh Kementerian PU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.

Sebelumnya Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Baca juga:

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025