Eropa Mengutuk Rencana Relokasi Warga Gaza oleh Donald Trump, Sebut Ilegal dan Tak Dapat Diterima
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, hanya akan memperdalam penderitaan
Eropa Mengutuk Rencana Relokasi Gaza yang Diajukan , Sebut Tindakan Ilegal dan Tidak Dapat Diterima
TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan mengambilalih Gaza, dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.
Para menteri luar negeri menentang keras usulan Presiden AS baru-baru ini untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, dan mengecamnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat diterima.
Rencana tersebut, yang mengharuskan Yordania dan Mesir menampung warga Palestina yang mengungsi sementara AS mengambil alih kendali atas pembangunan kembali Gaza, telah memicu gelombang kecaman internasional.
Trump, saat berbicara pada hari Selasa, menggambarkan Gaza sebagai " lokasi pembongkaran" dan mengatakan bahwa penduduknya harus pergi.
Ia juga menyatakan bahwa ia membayangkan AS mengawasi pembangunan kembali wilayah tersebut.
Para kritikus memandang usulan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, dengan kekhawatiran bahwa hal itu sama saja dengan pemindahan paksa.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan tersebut, dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memindahkan penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.
"Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional. Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru," katanya.
Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini, dengan menegaskan bahwa tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara.
Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa.
"Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab," katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.
Reaksi keras internasional dan regional
Di luar , negara-negara Timur Tengah, termasuk Yordania dan Mesir—keduanya disebutkan dalam usulan Trump—telah menolak mentah-mentah gagasan tersebut.