Istana Bantah Dana BMKG Dipotong 50% yang Berefek Pangkas Alat Gempa dan Tsunami

Istana Kepresidenan membantah kabar anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan 50% akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (11/2).

Hasan menyampaikan ada empat kriteria anggaran yang tidak terkena efisiensi. Antara lain gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan bantuan sosial. “Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ujar Hasan.

Namun, Hasan tak menjelaskan berapa besar pemangkasan anggaran BMKG.

Berdasarkan Instruksi Presiden sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 disebutkan BMKG mendapatkan pemotongan anggaran senilai Rp1,423 triliun atau 50,35 persen dari anggaran semula senilai Rp2,826 triliun.

Pemotongan anggaran BMKG hingga 50% bisa menurunkan akurasi informasi cuaca iklim, gempabumi dan tsunami. Karena itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi efisiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, pemotongan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan akan memastikan layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap prioritas. Layanan tersebut berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

"Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus," kata dia, Senin (10/2).

Ia mengungkapkan beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG yakni mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.

Kemudian mengefisiensikan anggaran untuk bidang operasional perkantoran listrik dan pendingin ruangan (AC), jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.