Kementerian PKP Bakal Gandeng BUMN-Swasta Usai Anggaran Dipangkas Jadi Rp 1,6 T
Setelah mengalami efisiensi anggaran, Kementerian PKP merumuskan pola kerja sama baru antara BUMN dan sektor swasta untuk membangun 3 juta rumah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.
Langkah ini diambil setelah anggaran kementerian tersebut mengalami efisiensi dari Rp5,2 triliun menjadi Rp1,61 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencari skema kerja sama yang inovatif.
“Bagaimana aset-aset BUMN bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang, tentunya dengan prinsip tanahnya tetap milik negara,” ujar Maruarar di Jakarta, Kamis (6/2).
Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah model kepemilikan strata title, yang memungkinkan properti diperjualbelikan, sementara tanahnya tetap menjadi milik negara.
Strata title merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang mencakup hak eksklusif atas ruang pribadi serta hak bersama atas fasilitas umum.
Selain mencari pola kerja sama baru, Maruarar menegaskan bahwa Kementerian PKP juga tengah berupaya memperoleh pendanaan alternatif guna menjalankan program ini. “Efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat kami, justru membuat kami lebih kreatif dalam mencari solusi,” katanya.
Pemanfaatan Aset BUMN dan CSR
Kementerian PKP mengusulkan pemanfaatan lahan milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas, sebagai salah satu bentuk pembiayaan alternatif.
Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Maruarar menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada tiga proyek pembangunan rumah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang (Banten), Berau (Kalimantan Timur), dan Muara Angke (Jakarta Utara).
“Kami bekerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup di Tangerang, PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Investor Asing
Selain menggandeng pelaku usaha dalam negeri, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan investor dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung program ini. Menurut Maruarar, diskusi telah dilakukan untuk mengidentifikasi aset yang dapat dimanfaatkan dalam kerja sama tersebut.
“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Investor harus membawa modal dan investasi, sementara Indonesia menawarkan pasar yang besar serta lahan yang tersedia. Ini memberikan kita daya tawar yang kuat,” katanya.
Dengan strategi kerja sama ini, Kementerian PKP optimistis program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terwujud sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
