Menteri PU Blokir Anggaran IKN, Ini Kata Istana
Masalah pemblokiran anggaran pembangunan IKN, seperti dikatakan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mendapat tanggapan dari Istana Kepresidenan
TEMPO.CO, Jakarta - Masalah pemblokiran anggaran pembangunan , seperti dikatakan Menteri Pekerjaan Umum, , mendapat tanggapan dari Istana Kepresidenan.
Kabar pemblokiran itu berawal dari pernyataan Dody Hanggodo, yang mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan,
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Dody usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024. Anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 berjumlah Rp40,29 triliun.
Anggaran tersebut terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur, seperti Sumber Daya Air Rp1,45 triliun, Bina Marga Rp18,32 triliun, Cipta Karya Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.
Saat ini, menurut Dody, Kementerian PU akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.
Dalam kesempatan lain, Dody Hanggodo mengatakan efisiensi anggaran terjadi bukan hanya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara, tetapi juga proyek lain.
"Kan beberapa kali Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan," kata Dody Hanggodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Februari 2025.
Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran di sana-sini.
"Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu," katanya.
Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada IKN tetapi juga proyek lain.
Istana: Pemerintah Tetap Komit Bangun IKN
Pemblokiran anggaran pembangunan IKN mendapat tanggapan dari Istana Kepresidenan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemblokiran anggaran IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun ibu kota baru itu.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di pemerintahan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan awalnya.
Hasan mengatakan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.
Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.
"Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," kata Hasan.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu, 3 Februari 2025, memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menteri PU Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi untuk rapat membahas pembangunan IKN.
Menteri AHY menyatakan, Presiden Prabowo tetap akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran kurang lebih Rp48,8 triliun untuk 2025 hingga 2029 ini," kata AHY.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, Presiden dan menteri-menterinya beserta Kepala OIKN membahas desain dasar pembangunan kawasan.
“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” kata AHY.
Kepala OIKN Basuki juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk IKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun sehingga semuanya Rp14,4 triliun.
Namun setelah keluarnya Inpres No 1/2025, OIKN akan membicarakan pemotongan anggaran dengan Kementerian Keuangan.
Basuki menambahkan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono.
Pilihan Editor
