Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Prabowo Instruksikan Studi Banding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden RI menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke tiga negara. Hal itu menyusul revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Mengenai pertimbangan presiden untuk melakukan revisi desain tersebut, Dody mengatakan Prabowo menilai bahwa ketiga negara di Asia itu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia.

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” ujar Dody.

Dody menambahkan, informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN. “Ketua tim desainnya Bu Wamen,” kata dia.

Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN), yang dinakhodai oleh Basuki Hadimuljono.

Pada Rabu (12/2/2025), OIKN menerima tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya. Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp 6,395 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp 5,242 triliun.

“Di DIPA awal kami ada Rp 6,3 triliun atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi Rp 5,3 triliun. Nah itu bagian dari Rp 48 triliun sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa kami butuhnya Rp 14,4 dikurangi Rp 6,3, sehingga kami akan mengusulkan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki.

sumber : Antara