Kelangkaan Elpiji 3Kg, Pakar UB Ungkap Penyebab dan Solusinya

Malang (beritajatim.com) – Kelangkaan elpiji 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Penyebab utama kelangkaan ini salah satunya adalah kebijakan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Kini, gas melon hanya bisa didapatkan melalui pangkalan resmi. Tak hanya gas melon, stok BBM di beberapa SPBU swasta juga mengalami keterbatasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya yang menjadi pemicu kelangkaan ini?

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya (UB), sekaligus Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Malang, Nugroho Suryo Bintoro, Ph.D, menjelaskan bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh upaya pemerintah dalam memastikan subsidi LPG tersalurkan tepat sasaran.

Banyaknya penyalahgunaan elpiji bersubsidi menjadi alasan utama pemerintah memperketat distribusi.

“Saat ini, pemerintah hanya memberikan izin distribusi LPG 3 kg kepada pangkalan resmi. Selain itu, kuota LPG bersubsidi lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yang menyebabkan kepanikan di pasar dan berdampak pada kelangkaan sementara,” ujar Nugroho, Selasa (4/2/2025).

Meski berdampak negatif dalam jangka pendek, kondisi ini diprediksi akan kembali normal seiring dengan penyesuaian distribusi. Namun, kebijakan ini masih menyisakan tantangan besar dalam distribusi. Nugroho menyoroti beberapa aspek penting yang harus diperhatikan:

“Aspek pertama dari segi jumlah pangkalan resmi yang beroperasi. Kedua, daya jangkau pangkalan resmi ke masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, stabilitas harga LPG 3 kg di pasaran,” ujar mahasiswa Doktoral dari Huazhong University of Science And Technology tersebut.

Saat ini, masyarakat masih kesulitan mendapatkan alternatif pengganti LPG, yang semakin memperburuk situasi. Kelangkaan elpiji dan BBM ini diharapkan hanya bersifat sementara.

Namun, jika distribusi tidak segera diperbaiki, bisa berujung pada kenaikan harga yang tidak terkendali serta lonjakan permintaan yang semakin sulit dipenuhi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi penyalahgunaan subsidi.

Selain itu juga, perlu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika tidak, krisis energi bisa semakin meluas dan berdampak pada sektor ekonomi yang lebih luas. (dan/ted)