MUI: Sebaiknya Indonesia Bergabung di Hague Group
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi sembilan negara yang bergabung dengan The Hague Group untuk mengawasi...
![MUI: Sebaiknya Indonesia Bergabung di Hague Group](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/ketua-komisi-pendidikan-dan-kaderisasi-mui-dr-sudarnoto-abdul-hakim-_170816174647-123.jpg)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi sembilan negara yang bergabung dengan untuk mengawasi setiap pelanggaran internasional yang dilakukan Israel di tanah Palestina. Seharusnya, menurut dia, Indonesia juga masuk ke dalam grup tersebut.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada sembilan negara yang telah menginisiasi membentuk The Hague Group," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (12/2/2025).
Menurut dia, The Hague Group merupakan satu gerakan yang penting di antara sekian banyak gerakan yang dilakukan di banyak negara, baik yang diinisiasi pemerintah maupun masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lintas kelompok yang memberikan dukungan terhadap Palestina.
Di Indonesia juga banyak masyarakat yang melakukan inisiatif gerakan untuk membela, bahkan juga membuat gerakan kemanusiaan untuk menolong warga Gaza yang terdampak genosida yang dilakukan Israel.
Namun, menurut dia, gerakan di tingkat global yang saat ini menjadi perhatian adalah The Hague Group. Karena, grup tersebut mencoba untuk mengefektifkan keputusan atau fatwa dari International Court of Justice (ICJ) dan The International Criminal Court (ICC).
"Ini kan memang membutuhkan keyakinan apakah fatwa atau keputusan-keputusan ini benar-benar bisa terlaksana secara efektif atau tidak," ucap Prof Sudarnoto.
Kalau tidak ada kontrol atau tidak ada pihak manapun yang berusaha untuk memonitor keputusan ICJ dan ICJ, maka perjuangan untuk membela kemerdekaan Palestina akan semakin sulit.
Loading...