Respons Istana Soal Reshuffle Kabinet Setelah Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons kabar Presiden akan melakukan reshuffle kabinet merah putih setelah lebaran atau April 2025. Hasan mengatakan, kewenangan reshuffle ada di tangan presiden. Hanya Prabowo, kata Hasan, yang mengetahui siapa dan kapan reshuffle dilakukan. 

"Kami juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan reshuffle akan dilaksanakan dan siapa orangnya kami tidak punya informasi soal itu," kata Hasan di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Februari 2025.

Hasan mengatakan, pernyataan Prabowo dalam peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025, bukan ditujukan untuk menteri tertentu. 

Prabowo sekedar memberikan peringatan kepada seluruh pembantunya. Prabowo memberikan pengingat dan arahan supaya menteri-menteri bekerja untuk kepentingan rakyat. Bila tidak melakukan itu, Prabowo tidak segan mengevaluasi para menteri.

"Jadi yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden. Nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden," kata Hasan. 

Prabowo, kata Hasan, juga sudah sering menyampaikan hal itu kepada pembantunya. Bila tidak ingin bekerja demi rakyat, diberi ruang untuk mengundurkan diri. 

"Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden," kata Hasan. 

Prabowo Subianto sebelumnya buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya. Dirinya akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo kepada awak media di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Prabowo mengatakan, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. 

"Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata dia.

Center of Economic and Law Studies atau Celios sebelumnya memberi nilai rapor merah terkait kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di kabinet merah putih.

Menteri HAM Natalius Pigai mendapat nilai terburuk Celios dengan dengan -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan nilai -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli dengan nilai -36 poin.

Celios juga menyebutkan penilaian untuk menteri yang paling layak direshuffle karena kinerja buruk. Hasilnya, Raja Juli Antoni tertinggi untuk direshuffle dengan 56 poin. Kemudian, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dipilih 46 poin, dan Natalius Pigai 41 poin.

Selain itu, survei CELIOS menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor buruk di 100 hari kerjanya dengan mendapat nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor sangat rendah, yakni 3 dari 10.