Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi LPG 3 Kg Agar Tak Ganggu Pasokan ke Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menegaskan pentingnya perbaikan bertahap dalam supply chain distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.

Sekretaris Jenderal Aspebindo, I Made Nugraha Jaya Wardana, menyatakan bahwa upaya ini diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

“Penataan supply chain LPG 3 Kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, namun perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian ESDM dinilai telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat.

Aspebindo  mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” lanjut Made.

Aspebindo juga menegaskan perbaikan yang dilakukan juga harus memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran.

Sehingga diharapkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Asosiasi menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

"Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. kami mendukung penuh perbaikan supply chain LPG 3Kg dengan tetap mengutamakan distribusi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Made.

Seperti diketahui beberapa hari terakhir, masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia terutama di Jakarta dan sekitarnya kesulitan mendapatkan gas LPG 3kg.

Pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji lewat pengecer.

Peraturan itu diberlakukan mulai 1 Februari 2025 lalu.