Kremlin Pertimbangkan Arab Saudi dan UEA Sebagai Tempat Pertemuan Puncak Vladimir Putin–Donald Trump

Kremlin Pertimbangkan dan Sebagai Tempat Pertemuan Puncak –Donald Trump 

TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi dan kemungkinan menjadi tempat pertemuan puncak antara Presiden AS dan Presiden Rusia guna membahas perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Presiden AS, mengklaim ia ingin mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Donald Trump mengklaim ingin mengakhiri perang di Ukraina secepatnya. Baik Trump maupun Putin telah menyatakan kesediaan untuk bertemu guna membahas perang tersebut.

Mantan presiden AS Joe Biden menolak berbicara dengan mitranya di Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintahannya telah menjadwalkan “pertemuan dan pembicaraan dengan berbagai pihak, termasuk Ukraina dan Rusia.”

Pejabat senior Rusia telah mengunjungi dan dalam beberapa minggu terakhir sebagai persiapan untuk kemungkinan pertemuan Trump–Putin, menurut sumber Rusia yang berbicara dengan Reuters.

Meskipun hubungan keamanan mereka erat dengan Washington, kedua negara Arab tersebut tetap menjadi pilihan yang layak. Trump dan Putin menjaga hubungan baik dengan para pemimpin mereka, yang tetap netral dalam konflik Ukraina–Rusia.

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Presiden Mohammed bin Zayed Al-Nahyan (MbZ) juga memiliki hubungan baik dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

MbS adalah pemimpin asing pertama yang dihubungi Trump setelah pelantikannya, sementara Putin telah bekerja sama erat dengan MbS untuk mengelola harga minyak dunia melalui kartel OPEC+.

Sumber-sumber Rusia menolak Turki sebagai lokasi yang memungkinkan untuk pertemuan tersebut. Turki menjadi tuan rumah perundingan perdamaian antara Rusia dan Ukraina tak lama setelah perang dimulai pada Maret 2022, yang gagal setelah disabotase oleh AS dan Inggris.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga merupakan lokasi yang tepat karena mereka bukan penanda tangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). 

Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Putin pada tahun 2023 untuk mengevakuasi anak-anak Ukraina dari wilayah timur Ukraina yang dilanda perang dan dihuni etnis Rusia ke Rusia. 

Mahkamah menyebut evakuasi tersebut sebagai deportasi paksa.

"Hampir seluruh wilayah barat terlibat di pihak Ukraina. Oleh karena itu, semua tempat tradisional tempat berlangsungnya hal-hal seperti itu, seperti Helsinki, Jenewa, dan Wina, tidak cocok," kata analis berpengaruh Rusia Fyodor Lukyanov seperti dikutip oleh kantor berita resmi Rusia TASS.

SUMBER: THE CRADLE