Australia Ikuti Jejak Taiwan Larang DeepSeek di Perangkat Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Australia melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat pemerintah karena khawatir perusahaan rintisan asal China itu menimbulkan risiko keamanan. Pengumuman ini disampaikan otoritas Australia pada Selasa (4/1/2025). Sekretaris...

Australia Ikuti Jejak Taiwan Larang DeepSeek di Perangkat Pemerintah

Logo aplikasi DeepSeek. Australia melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat pemerintah karena khawatir perusahaan rintisan asal China itu menimbulkan risiko keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Australia melarang penggunaan di semua perangkat pemerintah karena khawatir perusahaan rintisan asal China itu menimbulkan risiko keamanan. Pengumuman ini disampaikan otoritas Australia pada Selasa (4/1/2025).

Sekretaris Departemen Dalam Negeri mengeluarkan arahan wajib bagi semua badan pemerintah untuk mencegah penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek, serta menghapus semua instansi yang sudah ada dari sistem dan perangkat Pemerintah Australia. Menteri Dalam Negeri, Tony Burk, juga menyatakan DeepSeek dapat menimbulkan risiko yang tidak diterima bagi teknologi pemerintah.

“Oleh karena itu, larangan ini diberlakukan segera untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional Australia,” demikian kata Burk seperti dilansir dari Reuters, Selasa (4/2/2025).

Meski demikian, larangan ini tidak berlaku bagi perangkat milik masyarakat umum. Keputusan Australia untuk melarang Deepseek mengikuti tindakan serupa di Italia, sementara negara-negara lain di Eropa dan wilayah lain juga tengah menyelidiki perusahaan AI tersebut. Taiwan juga telah melarang penggunaan DeepSeek di perangkat pemerintahannya.

Keputusan ini muncul di tengah gejolak industri teknologi global setelah peluncuran DeepSeek bulan lalu. Model AI besutan perusahaan tersebut diklaim jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya dan dapat beroperasi tanpa memerlukan chip canggih.

Hal ini memicu kekhawatiran atas besarnya investasi yang dikeluarkan negara-negara Barat di sektor chip dan pusat data. Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, sebelumnya juga telah melarang aplikasi sosial TikTok di peringkat pemerintah sejak dua tahun lalu karena alasan keamanan.