Rencana Pemindahan Paksa Warga Gaza oleh Donald Trump, Incar Maroko, Puntland, dan Somaliland

Rencana Paksa Warga oleh , Incar Maroko, Puntland, dan Somaliland

TRIBUNNEWS.COM- Kantor berita Israel N12 melaporkan pada hari Rabu bahwa pemerintahan sedang mempertimbangkan untuk mengusir warga Palestina dari sebagai bagian dari yang dipimpin AS untuk membersihkan etnis di Jalur .

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Maroko, Puntland, dan Somaliland sedang dibahas sebagai kemungkinan tujuan bagi warga mengungsi.

Proposal tersebut tampaknya bergantung pada kepentingan strategis kawasan-kawasan ini, karena ketiganya memiliki insentif untuk memperkuat hubungan dengan Washington menurut laporan tersebut. 

Somaliland dan Puntland, dua wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di Tanduk Afrika, telah lama mencari pengakuan internasional, sementara Maroko masih terlibat dalam sengketa wilayah atas Sahara Barat. 

Menerima pengungsi Palestina berpotensi memperkuat posisi mereka di mata AS dan sekutu Barat.

Akan tetapi, Trump tersebut telah memicu kecaman luas, para kritikus menyebutnya sebagai pengungsian paksa dan pelanggaran hukum internasional.

Sebelumnya pada hari itu, Trump menepis reaksi keras tersebut, dan menegaskan bahwa usulan tersebut telah diterima dengan baik. 

"Semua orang menyukainya ," katanya kepada wartawan, meskipun ada tentangan keras dari para pemimpin Palestina, pemerintah Timur Tengah, dan organisasi hak asasi manusia.

Rencana Trump Tuai Kecaman Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa sama-sama menolak tersebut, seraya menambahkan bahwa masa depan harus ditentukan melalui negosiasi diplomatik, bukan tindakan sepihak. 

Jerman, Prancis, dan Spanyol semuanya telah menyuarakan penolakan, dengan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock memperingatkan bahwa pemindahan penduduk sipil akan "menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru."

Pemerintah Timur Tengah, termasuk Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, juga menolak usulan tersebut. 

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyatakan bahwa negaranya "tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina," sementara Mesir menolak tersebut karena masalah demografi dan keamanan.