Gelar FGD, LPP Nahdlatul Ulama Dorong Peremajaan Sawit Rakyat Demi Mengoptimalkan Hilirisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - (PBNU) mendukung optimalisasi sawit. 

Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU), PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

“Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk ”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

FGD ini merupakan rangkaian acara peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 NU.

Kegiatan ini menghasilkan akan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

“LPPNU sangat concern terhadap agenda sawit, karena lebih dari 67 persen lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk ”, tambahnya.

Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan, dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.

“Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal . Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industri kelapa sawit,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder.

Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton.

Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

“Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Rakyat”, tandasnya

Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

Baca juga:

FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.